Rabu, 22 Desember 2010

SOAL REMEDIAL SEMSTER GANJIL 2010-2011

YAYASAH BORNEO LESTARI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN

BORNEO LESTARI

Jl. Kelapa Sawit 8 Bumi Berkat Telp. 0511-6148889 Banjarbaru 70711 Kal-Sel



SOAL REMEDIAL SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran : KEWIRAUSAHAAN

Kelas /Semester : XII / 5

Jawablah Pertanyaan Di Bawah ini

  1. Dalam mempersiapkan Pendirian Usaha, wirausaha membuat pokok-pokok pikirannya, Sebutkan pokok pikiran dalam pendirian usaha adalah
  2. Sebutkan faktor internal dalam pendirian usaha
  3. Sebutkan Perizinan yang harus dimiliki perusahaan yang memproduksi barang adalah
  4. Sebutkan kegiatan untuk memulai usaha adalah
  5. Pemilik perusahaan harus memiliki NPWP, kepanjangan dari NPWP adalah
  6. Dalam Buku Piutang, salah satu transaksi yang dicatat adalah pada saat
  7. Neraca Saldo adalah
  8. Secara umum ada 3 jenis laporan keuangan, Sebutkan
  9. Dalam Laporan Neraca pemberi modal (debitur) yang dapat dilihatnya adalah
  10. Laporan Neraca dapat dibuat dalam 2 bentuk, Sebutkan
  11. Dalam penentuan tempat usaha, pertimbangannya adalah
  12. Maksud utama dalam pengadaan tenaga kerja adalah
  13. Metode menganalisis jabatan ada 3 metode, Sebutkan
  14. Metode yang digunakan untuk mengecek kebenaran informasi dari data Observasi adalah
  15. Fungsi utama dari orientasi tenaga kerja dalam pengadaan tenaga kerja yaitu
  16. Persiapan SDM, salah satunya dengan proses adalah seleksi tenaga kerja, proses ini dilakukan untuk...
  1. Sebutkan yang merupakan dokumen-dokumen transaksi adalah
  2. Bukti tansaksi yang digunakan bila jual atau beli secara kradit adalah
  3. Bukti transaksi bila terjadi Retur adalah
  4. Sebutkan Proses menghitung resiko adalah

Kamis, 28 Oktober 2010

TUGAS / PEKERJAAN RUMAH

tgl 28 Oktober 2010
dikumpul 4 Oktober 2010
Buatkan Daftar kelebihan dan kelemahan dari bentuk badan usaha dibawah ini :

1. PT

Kelebihan

Kelemahan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. CV

Kelebihan

Kelemahan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Firma

Kelebihan

Kelemahan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Koperasi

Kelebihan

Kelemahan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Perseorangan

Kelebihan

Kelemahan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Jumat, 15 Oktober 2010

DAFTAR NAMA KELAS XII

  1. HALAMAN
  2. MASIH
  3. KOSONG

DAFTAR NILAI

  1. HALAMAN
  2. MASIH
  3. KOSONG

Kamis, 14 Oktober 2010

Bahan Pelajaran 14 Oktober 2010

14 Oktober 2010



MENGURUS SURAT IZIN USAHA

Adapun perizinan usaha yang harus dimiliki oleh calon wirausaha itu banyak macamnya dan bergantung pada jenis usaha yang akan dijalankannya. Seperti kita ketahui bahwa untuk usaha industri pada prinsipnya diperlukan izin-izin usaha, antara lain sebagai berikut.

a. Izin prinsip

Izin Prinsip (IP) adalah suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mendirikan perusahaan industri.

b. Izin pengguna tanah

Izin Penggunaan Tanah (IPT) ini dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah itu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

c. Izin mendirikan bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawassam Pembangunan Kota (DPPK). Adapun persyaratan untuk mengurus IMB ialah bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas, pelakssamaaz pembangunannya tidak boleh mengganggu tempat masyarakat di sekitarnya, dan sebagainva‑


d. Izin gangguan

Izin gangguan dikeluarkan oleh Bagian Undang-undang Gangguan Pemda setempat. Sebelum mengajukan permohonan izin gangguan, calon wirausaha yang akan mendirikan perusahaan, wajib memiliki izin RT, RW, clan kelurahan setempat serta mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat.


Adapun persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirausaha jika akan mendirikan perusahaan yaitu:

  • 1) tempat usaha dan pekarangan harus selalu bersih;
  • 2) diesel atau mesin-mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran;
  • 3) menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadaman kebakaran, obat-obatan;
  • 4) buka usaha hanya pada j am tertentu dan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya;
  • memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

a. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

1) Ketentuan-ketentuan pokok SITU

· Untuk kelancaran usaha, setiap pengusaha parlu mengurus Surat Izin Tempat Usaha. Surat Izin Tempat Usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 11, sepanjang ketentuan-ketentuan

· undang-Undang Gangguan. (HO) mewajibkannya. Adapun prosedur pengurusan Surat Izin Tempat Usaha, di antaranya:

· terlebih dahulu meminta izin para tetangga di sekitarnya: kiri-kanan clan depan-belakang;

· Jika sudah memperoleh izin dari para tetangga serta sudah diketahui oleh RT dan RW, selanjutnya diteruskan ke kelurahan dan kecamatan untuk memperkuat izin tempat usaha;

· permohonan surat izin dari para tetangga yang sudah diketahui oleh lurch clan camat, akhirnya diurus ke kotamadya/kabupaten untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha SITU yang setup tahun sekali harus dilakukan regristrasi (daftar ulang);

· membayar biaya izin dan leges, berdasarkan PERDA Nomor 17/PD/1976, Nomor 35/PD/1977 dan Nomor 09 tahun 1986.

2) Syarat-syarat yang tertuang dalam SITU

Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha/pemilik/pengurus yang bersangkutan, wajib menaati syarat-syarat sebagai berikut.

a) Keamanan

Ketentuan umum untuk keamanan tempat usaha antara lain:

  • (1) dalam perusahaan harus disediakan alat pemadaman kebakaran;
  • (2) perusahaan yang kegiatannya menyediakan bahan-bahan yang mudah terbakar, harus menyimpan barang-barang tersebut dengan aman;
  • (3) bangunan perusahaan harus terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar;,
  • (4) harus mengikuti dan menaati Undang-undang Keselamatan kerja.

b) Kesehatan

Ketentuan umum untuk kesehatan tempat usaha antara lain:

  • (1) harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan;
  • (2) harus menyediakan tempat kotoran/sampah yang tertutup;
  • (3) harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
  • (4) harus menyediakan alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

c) Ketertiban

Ketentuan umum untuk ketertiban tempat usaha antara lain:

  • (1) harus menjaga ketertiban;
  • (2) kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah;
  • (3) melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus;
  • (4) dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum;
  • (5) penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili.

d) Syarat-syarat lain

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

(1) harus mengutamakan menerimatenaga kerja dari penduduk di sekitarnya yang mempanyai KTP;

(2) harus menjaga keindahan lingkungan dan mengadakan penghijauan.

Seperti kita ketahui bahwa perusahaan yang melanggar syarat-syarat di atas, berakibat SITU -nya akan dicabut dan dikenakan tindakan ditutupnya perusahaan. SITU pada umumnya diberikan dalam jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal permohonan, dan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu tersebut berakhir harus mengajukan perpanjangan.

Agar lebih jelas, berikut ini diberikan. contoh Surat Izin Tempat Usaha. Klik disini

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Untuk kelancaran usaha setiap pengusaha perlu mengurus 5urat lzin TempatUsaha (SITU). 5urat izin

ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 11, sepanjang ketentuan Undang-Undang Gangguan 4
mewajibkannya. 51TO berfungsi sama dengan 110. Cara mengurus kedua izin itu sama. Yang membedakan keduanya adalah mass berlakunya surat izin tersebut. 51TU berlaku selama 3 (tiga) tahun. Biaya pengurusan 5urat lzin Tempat Usaha ditetapkan oleh peraturan daerah setempat.

Dalam menjalankan perusahaan, wirausaha yang telah memiliki 51TU/110 wajib menaati syarat­

syarat mendasar sebagai berikut.

a. Keamanan

1) Di lingkungan perusahaan harus tersedia alat pemadam kebakaran.

2) Bahan-bahan yang mudah terbakar harus disimpan dengan aman.

3) Bangunan perusahaan harus terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.

4) harus mengikuti dan menaati Undang-undang Keselamatan negara

b. Kesehatan

1) Perusahaan harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan.

2) Perusahaan harus menyediakan tempat sampah yang tertutup.

3) Perusahaan harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

4) Perusahaan harus menyediakan alat-alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

c. Ketertiban

1) Perusahaan harus menjaga ketertiban.

2) Kegiatan perusahaan hanya dapatdilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Kegiatan yang melebihi ketentuan jam kerja dapat dilakukan dengan izin khusus.

3) Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum.

4) Penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan tersebut berada.

d. syarat-syarat lain

1) Perusahaan wajib mengutamakan tenaga kerja dari penduduk sekitar yang mempunyai NTP.

2) Perusahaan harus menjaga keindahan lingkungan dan mengadakan penghuauan. Perusahaan yang melanggar syarat-syarat dasar tersebut akan dicabut SITU-nya dan dikenai sanksi berupa penutupan perusahaan.

b. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

1) Ketentuan umum SIUP

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan danjasa. SIUP diberikan kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha, baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, maupun BUMN.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama menteri, sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

SIUP perusahaan kecil clan menengah masa berlakunya tidak terbatas atau selama perusahaan yang dimilikinya masih menjalankan kegiatan usaha. SIUP bagi perusahaan besar, mempunyai masa berlaku 5 tahun, berdasarkan tempat kedudukan perusahaan, dan berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Perusahaan Permohonan Izin. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dapat dibedakan menjadi:

1) perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2) perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3) perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). .

2) Kewajiban pemilik SIUP

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepada pemilik SIUP di antaranya sebagai berikut.

a) Pemilik SIUP wajib melaporkan kepada:

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kepala Kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP, apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP.

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setempat, mengenai:

(a) pembukaan cabang/perwakilan perusahaan;

(b) penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan perusahaan.

b) Perusahaan wajib memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat berwenang.

c) Perusahaan wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

(1) warna putih untuk perusahaan kecil;

2. warna biru untuk perusahaan menengah

3. warna kuning untuk perusahaan besar

agar lebih jelasnya contoh SIUP Klik diSini

Surat Izin Usaha Perdagangan (51UP)

setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (51UP). 51UP tersebut tidak berlaku untuk perusahaan sebagai berikut.

  • a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan 51UP Perusahaan Pusat.
  • b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang clikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan keluarga/kerabat terdekat.
  • c. Pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima.

Bagaimanacara memperoleh 51UP? 5urat Izin Usaha Perdagangan dapatdiperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir surat izin. Permohonan ditujukan pads pemerintah daerah melalui kantor perdagangan setempat dengan dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi c.q Kantor Wilayah Perdagangan Daerah. Izin ini perlu diperbarui setiap 5 tahun. Dokumen S1UP dilengkapi dengan 5K menteri tentang pemberian 51UP, SUP, dan surat keterangan identitas pemilik 51UP.

51UP dibedakan menjadi 51UP Kecil, Menengah, dan Besar. Penggolongan ini akan memengaruhi besarnya nilai retribusi perusahaan kepada pemerintah. Berikut contoh 5alah satu aturan pemerintah daerah tentang retribusi 51UP.

No. Klasifikasi Nilal Investasi Retribusi

1. 5urat lzin Usaha Perdagangan (51UP) Kecil <>



50 juts-200 juts rupiah

RP100.000,00

2.

5urat Izin Usaha Perdagangan (51UP) Menengah

200 juta-500 juta rupiah

Rp200.000,00

3.

5urat Izin Usaha Perdagangan (51UP) Besar

500 juts-1 miliar rupiah

RP500.000,00



1 miliar-5 miliar rupiah

Rp400.000,00



> 5 miliar rupiah

Rp500.000,00

a. Syaratpengurusan5lUP

1) Mengisi formulir izin usaha perdagangan.

2) Melampirkan fotokopi KTP penanggungjawab Oika penanggungjawabnya wanita, pemohon perlu melampirkan fotokopi kartu keluarga).

3) Melampirkan surat keterangan domisili, 5urat Izin Tempat Usaha (SITU), dan 5urat Izin Gangguan (HO).

4) Melampirkan fotokopi NPWP.

5) Mencantumkan nomor telepon dan stempel perusahaan.

6) Melampirkan izin teknis dari instansi terkait Oika diperlukan).

7) Perusahaan berbadan hukum (PT, kopera5i) perlu melampirkan fotokopiakta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri.

8) Pasfoto pemohon ukuran 5 x 4 cm sebanyak dua lembar.

9) 5alinan bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi.

10) Neraca awal-akhir perusahaan.

11) 5K WNI/ganti nama bagi WNI keturunan acing.

12) Usaha yang berkaitan dengan produksi barang perlu melampirkan 5urat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

13) fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (F'1313).

5emua berkas disertai dengan dokumen a5li untuk penelitian autentisitas fotokopi dokumen yang dilampirkan.

b. Manfaat SlUP

51UP bermanfaat untuk:

1) Melakukan promosi sehingga memudahkan pemasaran produk.

2) Memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain.

3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat.

4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen-usaha.

5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan, kerja sama usaha, merger, akuisisi, serta penyertaan modal.

6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.

7) Memudahkan pemerintah untuk memantau perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.

8) Memudahkan penerapan kebjakan oleh pemerintah.

c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Setiap wajib pajak harus mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terhadap, wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau meyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang atau yang tidak dibayar."

Pada umumnya, yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah setiap wajib pajak yang meliputi:

1) Setiap, badan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan yaitu PT, CV, Firma, BUMN/BUMD, Persekutuan, Perseroan/Perkumpulan Kongsi, Koperasi, Yayasan/Lembaga, dan Bentuk Usaha Tetap.

2) Setiap wajib pajak orang pribadi/perorangan Pajak Penghasilan yang mempunyai penghasilan netto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai berlaku sejak tahun 2000 besarnya adalah:

(a) Rp2.880.000,00/tahun untuk diri wajib pajak;

(b) Rpl.440.000,00/tahun untuk wajib pajak yang kawin (istri);

(c) Rpl.440.000,00/tahununtuksetiaporangkeluargasedarandansemendadalamgarislurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang.

3) Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak/KPP) dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau. berkedudukan. Pada umumnya, setiap orang yang mempunyai NPWP wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila SPT tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang ditentukan tersebut, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pengisian SPT harus dilakukan secara benar, jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak tepat pada waktunya.

4) Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengisi, menghitung, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Agar lebih jelas, berikut ini diberikan contoh NPWP, SPT, dan SSP. Klik disini

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 5ebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ada tiga golongan yang hares memiliki IIPWF, yaitu pribadi, badan hukum, dan bendaharawan. Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi dibagi menjadi dua kelompok yaitu nonusahawan dan usahawan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008, berikut ini pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

a. Orang yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (sate) bulan setelah usaha mulai ddalankan.

b. Badan usaha wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (sate) bulan setelah usaha mulai dUalankan.

c. Orang yang tidak menjalankan usaha, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

a. Cara mendaftarkan diri

1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri datang langsung ke Kantor Pajak tempat domisili atau lokasi usaha clan wajib mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

2) Pengisian clan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus. Formulir clan lampiran yang diperlukan diserahkan kepada petugas dan akan segera diproses. 5eharusnya NPWP langsung jadi dalam tempo satu jam apabila ticlak ada masalah dalam proses registrasi ini.

3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

b. Lampiran yang diperlukan pada Formulir Pendaftaran

1) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia; atau

b) paspor ditambah Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak orang asing.

2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

a) fotokopi Kartu Tanda Pencluduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang 5ekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak orang asing;

b) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

3) Untuk Wajib Pajak Badan:

a) fotokopi Akta Pendirian clan Perubahan terakhir atau Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak orangasing, dari salah seorang pengurus aktif;

C) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang 5ekurang-kurangnya lurah atau kepala desa;

d) Surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (13hPM) untuk Wajib Pajak PMA;

e) fotokopi Akta Pendirian.

4) Untuk Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

a) fotokopi Surat penunjukan sebagai bendaharawan;

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendaharawan.

5) Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

a) fotokopi Perjanjian Kerja sama sebagai Joint Operation;

b) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota Joint Operation;

c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak orang asing, dari salah seorang pengurus Joint Operation.

d NRP (Nomor Register Perusahaan)

Nomor Register Perusahaan disebut juga Tanda Da ftar Perusahaan (TDP)

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada pagan nama perusahaan clan dokumen­dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu tiga bulan setelah kehilangan atau kerusakan.

4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu tiga bulan setelah terjadinya perubahan.

5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;

b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;

c. . Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak cliterbitkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya (tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan'pidana

1. Barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32).

2. Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33).

3. Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini atau peraturan­peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindak pidana merupakan pelanggaran (Pasal 34).


Wajib Daftar dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaturan atas kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Daftar Perusahaan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan,

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat keterangan yang dibuat5ecara benar tentang 5uatu perusahaan sehingga menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang wajib didaftar termasuk kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, Berta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 3 tahun 1982 berbentuk:

a. badan hukum, termasuk koperasi;

b. persekutuan;

c. perorangan; Berta

d. perusahaan lain diluar yang tersebut pada huruf a, b, dan c.

5etiap perusahaan yang telah memperoleh 51UP melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat 51UP atau paling lambat 30 hari setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Nehakiman.

Pendaftaran dapat dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab atau kuasa perusahaan. Prosedurnya sebagai berikut.

  • a. Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
  • b. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan (FPP) yang disediakan Kantor Pendaftaran Perusahaan (NPP) di kantor Pemerintah Daerah Tingkat II.
  • c. Melengkapi seluruh persyaratan dengan melampirkan salinan (fotokopi) 5urat-5u rat yang diperlukan.
  • d. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • e. Menunggu hasil survei oleh petugas WDP.
  • f. Apabila sudah diperoleh kebenaran berkas tersebut, KPP akan mengeluarkan TDP.

Permohonan TDP dilengkapi dengan syarat-syarat berikut.

a. Untuk Perorangan:

  • 1) fotokopi Surat Izin Gangguan bagi perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan;
  • 2) fotokopi surat izin dari dina5/in5tan5i terkait;
  • 3) fotokopi TKP pemilik/penanggung jawab;
  • 4) fotokopi NPWP atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

b. Untuk Perseroan Komanditer (CV):

fotokopi Izin Gangguan bagi perusahaan yangaktivitas usahanya dapat mengganggu lingkungan

1) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

2) fotokopi Surat izin dari dina5/in5tan5i terkait;

3) fotokopi NPWP atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

4) fotokopi KTP Direktur dan Perseroan Komanditer;

5) neraca awal/akhir perusahaan.

c. Untuk Koperasi:

1) fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum/Kopera5i;

2) fotokopi Surat Izin Gangguan (bagi koperasi yang berpotensi menimbulkan gangguan);

3) fotokopi Surat izin dari dina5/in5tan5i terkait;

4) fotokopi KTP ketua/sekretaris/bendahara;

5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

6) neraca awal/akhir perusahaan.

d. Untuk Perseroan Terbatas (PT)/Perusahaan Asing:

1) fotokopi Surat Izin Gangguan bagi perusahaan yang mengandung gangguan;

2) fotokopi/asli Akta Pendirian Perusahaan;

3) fotokopi/asli Surat Pengesahan Akta dari Departemen hehakiman;

4) fotokopi 5urat heterangan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari notaris;

5) fotokopi surat izin dari dina5/intan5i terkait;

6) fotokopi NPWP atau horror Pokok Wajib Retribusi Daerah;

7) fotokopi hTP seluruh direksi dan komisaris;

8) neraca awal/akhir perusahaan.

Tanda daftar perusahaan berlaku selama lima tahun. Apabila perusahaan masih diharapkan melangsungkan kegiatannya, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum habis mass berlaku TDP, pengusaha harus segera mengajukan perpanjangan. Permohonan pembaruan TDP diajukan kepada KFP Tingkat II setempat (Kepala 5uku Dings Perindustrian dan Perdagangan) dengan melampirkan TDP asli yang hampir habis mass berlakunya. 5elanjutnya membayar biaya administrasi WDP pembaharuan kepada bank yang ditunjuk.

Apabila TDP hilang atau rusak, selambat-lambatnya 90 hari dari kehilangan harus melapor kepada KPPTingkat II dengan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian. 5elanjutnya KPPakan mengeluarkan TDP pengganti.

. Izin Usaha Industri tangs melalui Tahap Persetujuary-Frin5ip dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan berikut.

1) Mengisi formulir model 5P-1 clan 5P-11.

2) Melampirkan fotokopi NPWP.

3) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yangtelah disahkan oleh Departemen Kehakiman clan HAM.

4) fotokopi IMB.

5) Mengisi formulir model PM-11 (Informasi Pembangunan Proyek)

6) Izin Perluasan, Perubahan, dan Pergantian Tanda Daftar Industri Berta Izin Usaha Industri yang hilang atau rusak.

Pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri sebagai berikut.

a. Kepala Dinas Perindustrian clan Perdagangan Provinsi berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri sebagai berikut.

1) Usaha industri dengan nilai investasi di atas Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Izin Usaha Industri (IUI) dengan nilai investasi di atas Rp1.000.000.000,00.

3) Izin perluasan, perubahan, clan penggantian Izin Usaha Industri yang hilang atau rusak.

b. Ketua Badan Penanaman Modal dan Pemberdayaan Kekayaan Usaha Daerah bagi industri yang berstatus PMA/PMDN.

c. 5uku Dinas Perindustrian clan Perdagangan Kota/habupaten berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri sebagai berikut.

1) Usaha industri dengan investasi Rp200.000-000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00.

2) Tanda Daftar Industri (TDI) dengan investasi Rp5.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00.

3) Izin Usaha Industri (IUI) dengan investasi Rp200.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00.

7. Izin Departemen/Teknis

Izin departemen dikeluarkan oleh tiap-tiap departemen yang membawahi bidang usaha yang ddalankan. Misalnya, usaha pengolahan hasil pertanian wajib daftar ke Departemen Pertanian, usaha pariwisata ke Departemen Pariwisata, clan Izin Departemen Kesehatan clan POM untuk produk makanan, minuman, clan obat-obatan yang berkaitan dengan kesehatan.

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap, perhatikan beberapa contoh izin berikut.

a. Usaha berkaitan dengan obat-obatan hewan harus memiliki surat izin dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (A50111).

b. Jasa kontraktor harus memiliki Surat Usaha Jasa Konstruksi (5WK).

c. Jasa warung telekomunikasi (wartel) harus memiliki surat izin dari Kantor Telkom.

d. Biro teknik listrik harus memiliki surat izin dari Asosiasi hontraktor Listrik Indonesia (AKLI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

e. Jasa pengiriman barang titipan harus memiliki Surat Izin Usaha Pengiriman Jasa Penitipan dari Dinas Perhubungan.

f. Usaha berkaitan dengan obat farmasi harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jika tidak ada, usaha tersebut paling tidak mendapat izin dari Dinas Kesehatan hota/Kabupaten.

g. Usaha berkaitan dengan alat laborat/kedokteran harus mendapat izin Dinas Kesehatan Provinsi. Jika surat tersebut tidak ada, paling tidak izin dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

h. Salon/rigs pengantin harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata.

i. Rumah makan harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata clan mempunyai 110.

8. Izin Memasang Papan Nama / Reklame

Reklame adalah bends, alat, perbuatan, atau media untuk tujuan komersial. Penggunaan reklame dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang. Untuk menarik perhatian umum, reklame dipasang di tempat yang mudah dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum.

Beragam reklame mudah dUumpai di masyarakat. Reklame tersebut dapat dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut.

a. Reklame billboard/baliho/megatron/neon box/shop sign.

b. Reklame train: spanduk, umbul-umbul, banner. C. Reklame sebaran.

d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan bermotor.

e. Reklame udara.

f. Reklame suara.

Reklame film/slide.

Reklame peragaan

Namun secara garis besar, reklame dibedakan menjadi dua.

Papan reklame tetap, yaitu jenis reklame yang dipasang di tempat kedudukan usaha/badan usaha

yang bersangkutan. Misalnya, papan nama toko/perusahaan/badan usaha yang bersangkutan.

a. Papan reklame tidak tetap, yaitu papan reklame yang dipasang tidak pads tempat kedudukan usaha/ badan usaha yang bersangkutan.

Anda tidak boleh memasang reklame sembarangan. Terdapat izin pemasangan papan nama atau reklame yang harus diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Biasanya izin diperoleh dari Dinas Perizinan. 5etelah mendapat izin tadi, Anda harus membayar pajak reklame. Akan tetapi, beberapa reklame berikut tidak dikenai pajak.

a. Reklame nonkomersial yang dipasang oleh partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, pemerintah, perwakilan diplomatik, dan konsulat.

b. Reklame tempat ibadah dan panti asuhan.

c. Reklame seluas 0,25 M2 atau kurang pads ketinggian 0 sampai dengan 15 meter.

d. Reklame yang dibagikan gratis dan berguna bagi penerimanya.


e. NRB (nomor Rekening Bank)

Persyaratan untuk mendapatkan nomor rekening bank adalah sebagai berikut:

  • 1) fotokopi KTP/SIM;
  • 2) mengisi formulir kartu contoh tanda tangan.

Nomor rekening bank untuk perusahaan minimal dua orang, yaitu:

  • 1) bendahara;
  • 2) manajer.

Adapun nomor rekening bank untuk perorangan hanya yang bersangkutan saja.

f AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Dengan perkataan lain, AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem clan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dampak penting menurut penjelasan Pasal 16 ditentukan antara lain oleh:

  • 1) jumlah manusia yang akan terkena dampak;
  • 2) lugs wilayah persebaran dampak;
  • 3) lamanya dampak berlangsung;
  • 4) intensitas dampak;
  • 5) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak;
  • 6) sifat kumulatif dampak tersebut;
  • 7) terbalik (reversible) atau tidak terbalik (irreversible).
  • Adapun yang mendasari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, di antaranya:
  • 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati clan Ekosistemnya;
  • 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  • 4) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
  • 5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  • 6) Keputusan Presiders RI No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  • 7) Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B. 2335/MENLH/12/93, No. B. 2347/MENLH/12/ 93, tentang Konsep Kriteria Kegiatan Wajib AMDAL.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP. 11/MENLH 3/94, Tanggal 19 Maret 1994 bahwa bidang usaha yang harus memperhatikan AMDAL, di antaranya:

  • 1) Bidang Pertambangan dan Energi;
  • 2) Bidang Kesehatan;
  • 3) Bidang Pekerjaan Umum;
  • 4) Bidang Pertanian;
  • 5) Bidang Parpostel;
  • 6) Bidang Transmigrasi dan Pemukiman;
  • 7) Bidang Perindustrian;
  • 8) Bidang Perhubungan;
  • 9) Bidang Perdagangan;
  • 10) Bidang Pertahanan dan Keamanan;
  • 11) Bidang Pengembangan Tenaga Nuklir;
  • 12) Bidang Kehutanan;
  • 13) Bidang Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun;
  • 14). Bidang Kegiatan Terpadu/Multisektor.

Analisis Dampak Lingkungan

Pada dasarnya setiap perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak awal perencanaan. Menurut PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besardan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pads lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dampak besar dan penting berupa perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan.

Nriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan hidup antara lain:

a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;

b. lugs wilayah persebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak; serta

f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Pada dasarnya dokumen studi kelayakan lingkungan (AMDAL) terdiri atas:

a. Kerangka Acuan (KA),

b. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan

d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Sertifikasisi Halal

Pengusaha yang bergelut di industri makanan dan minuman sangat berkepentingan dengan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Pasalnya sertifikat tersebut dapat menghilangkan rasa was-was konsumen perihal kehalalan produk yang akan dibeli.

Di Indonesia, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Adapun kriteria kehalalan sebuah produk dilihat dari beberapa

Si5i.

a. Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai bahan yang sengaja ditambahkan.

b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Cara pengajuan sertifikat halal cukup gampangasal pengusaha mengetahui informasinya. Pertama-tama pengusaha diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Formulir yang telah diisi dilampiri dengan: 0

a. spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, Berta bagan alir proses;

b. sertifikat halal atau Surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya;

C. sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta pr05edur baku pelaksanaannya.

SelanjutnVa, LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan. Jika tidak lengkap, seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dilengkapi oleh produsen.

Femerik5aan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah Surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap 5udah memenuhi syarat. setelah hasil pemerik5aan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, 5elanjutnya sertifikasi halal diproses. sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah status kehalalan produk itu ditetapkan oleh Nomi5i fatwa MUI. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen wajib segera melapor ke LPPOM-MUI.

sertifikat ini hanya berlaku 5elama dua tahun. 5edangkan sertifikasi daging impor dilakukan setiap kali proses pengapalan. Biasanya dua bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. LPPOM-MUI akan mengirimkan Surat pemberitahuan kepada produsen. 5atu bulan sebelum berakhir masa berlaku tersebut, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya.

Berikut pihak yang dapat dihubungi untuk mengurus sertifikasi halal MUI.

Kontak LPPOM MUI Pusat

Masjid 15tiqlal, hamar No. 25

A Taman WJaya Kusuma Jakarta 10710 Telepon: (021) 3507486, (021) 3450928; fax: (021) 3507486

e-mail:halalmui@indo.net.id


Laboratorium Kimia Terpadu IPB

A Lodaya II No. 3

Bogor 16151

Telepon: (0251) 358748

Fax: (0251) 358747

3. Mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengurus surat izin

Dokumen-dokemun yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan SIUP, tergantung pada jenis perusahaannya.

a. Perusahaan yang berbentuk perorangan

Untuk perusahaan perseorangan, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam. pengurusan SIUP antara lain:

1) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik;

2) Salinan surat keterangan SITU dari Pemerintah Daerah Tingkat II, sepanjang ketentuan­ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) mewajibkan;

3) Pas foto sebanyak 2 buah ukuran 3 cm x 4 cm dari penanggung jawab/pemilik.

b. Perusahaan yang berbentuk firma (Fa)

Untuk perusahaan yang berbentuk firma, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengurusan SIUP antara. lain:

  • 1) Salinan Akta Pendirian yang dibuat notaris;
  • 2) Salinan surat tentang pendaftaran Akta Pendirian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
  • 3) Salinan Berita Negara tentang pendirian Firma;
  • 4) Salinan surat keterangan SITU dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
  • 5) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penanggung jawab/pemilik;
  • 6) Salinan surat keputusan ganti nama dari pertanggung jawab/pemilik perusahaan, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman/Kepala Daerah Tingkat II (apabila ada penggantian nama);
  • 7) Pas foto sebanyak 2 buah ukuran 3 cm x 4 cm dari penanggung jawab/pemilik.

c. Perusahaan yang berbentuk CV

Untuk perusahaan yang berbentuk CV, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan SIUP antara lain:

  • 1) Salinan Akta Pendirian yang dibuat Notaris;
  • 2) Salinan surat tentang pendaftaran Akta Pendirian pada Kepaniteraan. Pengadilan Negeri setempat;
  • 3) Salinan Berita Negara tentang pendirian CV yang bersangkutan;
  • 4) Salinan surat keterangan. SITU dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

d Perusahaan yang berbentuk PT

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan SIUP, antara lain:

  • 1) Salinan Akta Pendirian yang dibuat Notaris;
  • 2) Salinan Pengesahan Anggaran. Dasar dari Departemen Kehakiman;
  • 3) Salinan pendaftaran Akta Pendiran pada Kepaniteraan Pengadilan setempat;
  • 4) Salinan Berita Negara tentang pendirian Perseroan Terbatas;
  • 5) Salinan risalah Rapat Umum Pemegang Sahara tentang Pengangkatan Direksi dan. Dewan Komisaris;
  • 6) Salinan SITU dari Pemerintah Daerah;
  • 7) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penanggung jawab;
  • 8) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggungjawab perusahaan, yang dikeluarkaa0i'& Menteri Kehakiman/Kepala Daerah Tingkat II (apabila ada pengganti nama);
  • 9) Pas foto sebanyak 2 buah ukuran 3 cm x 4 cm dari penanggung j awab;
  • 10) Salinan Surat Keputusan Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris mengenai pendirian Cabang/ Perwakilan dan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan dari perusahaan setempat.

e. Perusahaan yang berbentuk koperasi
Untuk perusahaan yang berbentuk koperasi, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam
pengurusan SIUP tergantung pada lugs wilayah operasionalnya.
1) Koperasi yang kegiatannya lebih dari satu Provinsi/Daerah Tk. I

·

    • a) Salinan surat pendirian Koperasi dari Direktorat Jenderal. Koperasi;
    • b) Salinan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Koperasi tentang:

· Nama dan Jabatan Pengurus

· Nama Manajer

· Nomor Badan Hukum

· Jenis Kegiatan clan Domisili


2) Koperasi yang kegiatannya di dalam daerah Provinsi/Daerah Tk. I yang mencakup beberapa

Kabupaten/Daerah Tingkat II

  1. a) Salinan surat pendirian Koperasi dari Kantor Wilayah Koperasi;
  2. b) Salinan surat keterangan dari kantor Koperasi tentang:
  • · Nama dan Jabatan Pengurus
  • · Nama Manajer
  • · Nomor Badan Hukum
  • · Jenis Kegiatan clan Domisili

Koperasi yang kegiatannya di dalam daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II

  1. a) Salinan surat pendirian Koperasi dari Kantor Wilayah Koperasi;
  2. b) Salinan surat keterangan dari kantor Koperasi tentang:
  • Nama dan Jabatan Pengurus
  • · Nama Manajer
  • · Nomor Badan Hukum
  • · Jenis Kegiatan dan Domisili

f. Perusahaan yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSEROI

Untuk perusahaan yang berbentuk PERSERO, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan SIUP antara lain:

  • 1) Salinan peraturan Pemerintah tentang penyertaan modal;
  • 2) Salinan surat keputusan Menteri Keuangan tentang pengangkatan Direksi;
  • 3) Salinan Akta Notaris tentang pendirian Perusahaan Perseroan.